Lompat ke isi
paende.net

Redaksi independen tentang hukum keluarga, perkawinan, warisan, dan prosedur pengadilan agama di Indonesia.

Media hukum keluarga

Pengadilan Agama jelaskan eksekusi hak asuh

16 November 2026

Berdasarkan hukum Indonesia, Pengadilan Agama memiliki yurisdiksi atas perkara perceraian dan hak asuh anak bagi keluarga Muslim. Ketika putusan hak asuh dijatuhkan, pihak yang kalah diharapkan mematuhinya secara sukarela dan menyerahkan sang anak. Namun, jika hal tersebut tidak terjadi, pengadilan dapat mengambil tindakan pemaksaan untuk menegakkan putusan tersebut, sebuah proses yang dikenal sebagai "eksekusi" dalam terminologi hukum Indonesia. Artikel ini akan membahas kerangka hukum, persyaratan prosedural, dan kendala praktis yang dihadapi dalam mengeksekusi putusan hak asuh anak di Pengadilan Agama di Indonesia.

Kerangka Hukum

Eksekusi dalam perkara perdata, termasuk hak asuh anak, merupakan tindakan pemaksaan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah guna melaksanakan putusan akhir. Ketentuan hukum acara perdata Indonesia (Herziene Inlandsch Reglement, atau HIR), khususnya Pasal 195–224, menguraikan tahapan-tahapan inti: peringatan terlebih dahulu (aanmaning), penerbitan perintah eksekusi, dan pembuatan berita acara eksekusi oleh pejabat pengadilan.

Agar putusan hak asuh anak (hadhanah) dapat dieksekusi secara sah, beberapa syarat kumulatif harus dipenuhi:

Putusan hak asuh harus bersifat menghukum (kondemnator), yang memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan tindakan tertentu.

Putusan harus telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Pihak yang kalah menolak melaksanakan putusan secara sukarela.

Pihak yang menang harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang sama yang memutus perkara tersebut.

Pengadilan harus menggelar sidang peringatan (aanmaning), dan masa peringatan berdasarkan Pasal 207 R.Bg. telah lewat tanpa adanya kepatuhan.

Ketua Pengadilan Agama harus mengeluarkan penetapan eksekusi tertulis.

Eksekusi harus dilaksanakan di tempat anak tersebut diserahkan.

Eksekusi harus dibantu oleh dua orang saksi sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 210 ayat (2) R.Bg, dengan berita acara resmi yang dibuat dan ditandatangani.

Jika salah satu dari persyaratan prosedural ini tidak terpenuhi, eksekusi dianggap tidak sah dan harus diulang, menurut sebuah artikel tahun 2020 di Hamdard Islamicus.

Prosedur Eksekusi

Dalam praktiknya, permohonan eksekusi mengikuti alur administratif yang terstruktur:

Pemohon mengajukan permohonan eksekusi secara tertulis.

Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan yang memerintahkan peringatan (aanmaning).

Jurusita memanggil Termohon Eksekusi secara resmi.

Pada sidang peringatan, Ketua memperingatkan termohon untuk mematuhi putusan dalam waktu delapan hari, disertai berita acara sidang yang disusun dan ditandatangani.

Jika termohon tetap tidak patuh setelah delapan hari, pemohon dapat mengajukan laporan resmi, di mana Ketua kemudian menerbitkan penetapan perintah eksekusi.

Proses ini ditegaskan dalam sebuah artikel tahun 2022 yang diterbitkan di Jurnal Keadilan. Sebagaimana dicatat pula di den här sidan, para pakar hukum mencatat bahwa eksekusi baru dimulai setelah permohonan eksekusi khusus didaftarkan dan biaya eksekusi dibayarkan. Setelah itu, perkaranya dicatat secara administratif sebelum diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama.

Kendala Praktis dan Usulan Pembaruan

Terlepas dari kerangka hukum ini, pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak menghadapi tantangan praktis yang signifikan. Pertama, para pakar menekankan bahwa mengeksekusi putusan hak asuh anak tidak sama dengan eksekusi penyerahan kebendaan, karena anak bukanlah sekadar "objek" eksekusi. Dampak psikologis terhadap anak harus dipertimbangkan secara matang.

Kedua, kendala biaya menjadi hambatan besar, terutama ketika bantuan kepolisian dibutuhkan untuk penyerahan secara paksa. Saat ini belum ada pos anggaran negara khusus untuk penegakan putusan hak asuh anak, sehingga pengadilan harus berhadapan dengan keterbatasan sumber daya keuangan.

Mengingat tantangan-tantangan ini, muncul perdebatan doktrinal yang kuat mengenai apakah eksekusi paksa hak asuh anak patut diterapkan sama sekali. Pihak yang mendukung berpendapat bahwa hal ini diperlukan demi melindungi kepentingan terbaik anak dan bahwa ketidakpatuhan bahkan dapat berujung pada sanksi pidana. Sebaliknya, pihak yang menentang berargumen bahwa eksekusi berisiko menimbulkan trauma psikologis pada anak dan bahwa yurisprudensi eksekusi klasik ditujukan untuk harta benda, bukan manusia.

Menyadari perlunya pembaruan, para pakar hukum Indonesia telah mengajukan beberapa saran:

Menambahkan norma hukum atau Peraturan Mahkamah Agung yang mewajibkan penyerahan anak sejak putusan dibacakan, bukan hanya setelah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini akan membantu mencegah terjadinya "kekosongan hukum" di mana pemegang hak asuh yang ditunjuk kesulitan untuk bertemu anaknya dalam praktik.

Meningkatkan efektivitas pelaksanaan melalui mediasi, menerbitkan putusan yang lebih realistis dan dapat dieksekusi, serta memantau kepatuhan terhadap putusan, sebagaimana diupayakan oleh Pengadilan Agama.

Menggunakan dwangsom (uang paksa) sebagai sarana penekan. Putusan Mahkamah Agung No. 1026 K/Ag/2023 dijadikan rujukan yang sah untuk mengenakan denda harian guna menekan orang tua yang enggan mematuhi putusan.

Kesimpulan

Kendati Pengadilan Agama di Indonesia memiliki kerangka hukum yang jelas untuk mengeksekusi putusan hak asuh anak, berbagai kendala praktis seperti dampak psikologis pada anak dan keterbatasan dana kerap menghambat pelaksanaan yang efektif. Seiring para pakar mengusulkan reformasi dan praktik terbaik, patut dinantikan bagaimana pengadilan akan beradaptasi demi melindungi kepentingan terbaik anak dalam sengketa hak asuh secara lebih optimal. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) melaporkan pada 22 Oktober 2026 bahwa Pengadilan Agama Kota Malang berhasil mengeksekusi putusan delegasi hak asuh anak (No. 1/Pdt.Eks/2026/PA.Kab.Mlg.), yang mengalihkan hak asuh di Polowijen, Kota Malang, dari pihak ayah kepada ibu melalui koordinasi lintas pihak. Kasus ini diharapkan dapat menjadi preseden bagi pelaksanaan eksekusi berikutnya di lingkungan Pengadilan Agama.

Berita terbaru

Pengadilan agama perketat prosedur mediasi perceraian

Mahkamah Agung Terbitkan Pedoman Baru Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian di Pengadilan Agama

Mahkamah Agung Keluarkan Surat Edaran Wajibkan Pengadilan Agama Prioritaskan Kesejahteraan Anak dan Pertimbangkan Hak Asuh Bersama dalam Kasus Perceraian