Pengadilan agama perketat prosedur mediasi perceraian
11 November 2026
Pengadilan agama di Indonesia memperketat prosedur mediasi perceraian dalam upaya menurunkan angka perceraian dan mempercepat penyelesaian kasus. Sistem peradilan ini menekankan efektivitas proses mediasi yang ada saat ini dan merencanakan penyesuaian bertahap dalam operasionalnya.
Pemerintah mendorong penguatan mediasi dalam kasus perceraian di pengadilan agama untuk menekan jumlah pasangan yang mengajukan cerai. Data Kementerian Agama menunjukkan bahwa mediasi memiliki tingkat keberhasilan hampir 60 persen di pengadilan agama, memenuhi target nasional sebesar 50 persen. Pengadilan melaporkan kemajuan, dengan indeks perdamaian tahun 2023 dari kantor mediasi Mahkamah Agung mencapai 60,51, meningkat dari 40,59 pada 2022.
Aturan mediasi dalam kasus perceraian diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi berbasis pengadilan. Mediator di pengadilan agama wajib melakukan mediasi sebelum memeriksa pokok perkara, dengan proses yang mencakup persiapan pra-pertemuan dan pra-mediasi dengan pihak yang bersengketa, dibatasi maksimal 30 hari.
Penguatan peran mediasi sedang dalam proses. Perubahan yang diusulkan meliputi peningkatan penggunaan mediasi digital, keterlibatan tokoh masyarakat sebagai mediator, insentif bagi pengadilan dan mediator yang berhasil, serta kerja sama dengan psikolog.
Secara hukum, pembatasan utama terhadap kewenangan pengadilan tetap berlaku. Pengadilan tidak dapat membubarkan perkawinan hanya karena perselisihan kecuali pasangan telah hidup terpisah minimal enam bulan, kecuali ada bukti kekerasan dalam rumah tangga. Ketentuan ini diatur dalam Ketentuan Umum Penyelesaian Sengketa Perkawinan (Perma No. 1 Tahun 2016, Pasal 15). Pengadilan tetap wajib melakukan mediasi bahkan dalam kasus seperti ini, karena Perma No. 1 berlaku untuk semua proses perceraian, dengan mediator mengawasi proses penyaringan sengketa menurut Pasal 5. Mediasi tidak dapat ditiadakan bahkan dalam kasus KDRT, meskipun dikritik karena berpotensi berisiko dalam situasi kekerasan.
Sketsa ini menggambarkan peran BP4.
BP4 merupakan singkatan dari 'Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan'. BP4 terlibat sejak awal, dengan peran sebagai berikut menurut unit mediator Mahkamah Agung yang menetapkan aturan ini:
- Berperan sebagai mitra mediasi pengadilan, mendorong penyelesaian tetapi tidak menjadi penjaga gawang tuntutan.
- Lolos penyaringan BP4 memungkinkan akses langsung ke pengadilan tanpa harus memulai dari sana, tetapi tidak ada yang harus membuktikan kelayakan mereka ke pengadilan. Lebih dari 90% pihak berperkara disaring.
- Mekanisme BP4 melibatkan mediator yang mengadakan pertemuan tidak lebih dari 30 menit per pasangan menurut aturan, dan menyampaikannya ke pengadilan.
- Staf BP4 bersertifikat yang disetujui pengadilan dapat bertindak sebagai mediator, memungkinkan figur non-hakim tertentu melakukan mediasi di bawah otoritas Mahkamah Agung.
Penyempurnaan proses ini akan memperkuat penyaringan pengadilan, menanamkan mediasi terstruktur dalam proses persidangan, dan menyediakan alat tambahan untuk mendorong penyelesaian.
Berita terbaru
Mahkamah Agung Terbitkan Pedoman Baru Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian di Pengadilan Agama