Redaksi independen tentang hukum keluarga, perkawinan, warisan, dan prosedur pengadilan agama di Indonesia.
Syarat menikah dan menceraikan secara sah: dispensasi, isbat nikah, wali, pembatalan, dan beda cerai talak dengan cerai gugat.
Hukum Indonesia saat ini hanya mengizinkan pernikahan ketika kedua pihak telah mencapai usia 19 tahun, dan setiap pengecualian terhadap aturan ini membutuhkan perintah pengadilan yang…
Itsbat nikah bukanlah upacara pernikahan. Ini adalah prosedur pengadilan yang mengubah pernikahan Islam yang sudah dilangsungkan menjadi status hukum yang dapat didaftarkan ketika tidak ada…
Dalam hukum keluarga Indonesia, seorang mempelai perempuan Muslim tidak bisa mendaftarkan pernikahannya jika wali nasab menolak memberikan persetujuan. Solusi hukumnya adalah mengajukan…
Hukum Indonesia memperlakukan monogami sebagai aturan dan poligami sebagai pengecualian yang diatur ketat. Seorang suami yang ingin menikah lagi harus memenuhi daftar tertutup alasan…
Hukum Indonesia menarik garis tegas antara pernikahan yang tidak pernah sah dan pernikahan yang harus dibubarkan. Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 mengizinkan pembatalan ketika…
Sebuah pernikahan Indonesia yang dilakukan menurut ritual Islam bisa sah di mata Tuhan namun tak terlihat oleh negara. Celah antara upacara agama dan pendaftaran sipil itu mencabut bukti…
Rubrik ini menjawab dua pertanyaan yang biasanya datang bersamaan: kapan sebuah pernikahan dianggap sah di mata hukum, dan apa yang harus ditempuh kalau pernikahan itu hendak diakhiri. Urutan halamannya mengikuti urutan urusan yang nyata — pencatatan pernikahan yang dulu tidak tercatat, izin bagi calon yang belum cukup umur, wali yang enggan atau tidak ada, sampai pilihan antara mengajukan cerai talak dan cerai gugat.
Yang kami tulis adalah aturan umum beserta alurnya, bukan pendapat atas perkara tertentu. Rincian sebuah perkara — tanggal peristiwa, isi surat, keterangan saksi — justru itulah yang dinilai hakim, dan rincian itu tidak bisa dibaca dari halaman web. Gunakan rubrik ini untuk mengerti istilah dan tahapannya lebih dulu, lalu bawa pertanyaan yang sudah lebih sempit ke pengadilan yang berwenang atau ke pos bantuan hukum.