Redaksi independen tentang hukum keluarga, perkawinan, warisan, dan prosedur pengadilan agama di Indonesia.
Dua belas jenis informasi yang menurut daftar lama situs ini harus dapat diakses publik — dan penjelasan kami untuk tiap jenisnya.
Publikasi Putusan
DIPA
Laporan Keuangan Perkara
Tarif Panjar Biaya Perkara
PNBP
Info Lelang
Uang Iwadl
Prodeo
Posbakum
Pelayanan Informasi dan Pengaduan
Perpustakaan
Daftar Inventaris
Daftar ini berasal dari kewajiban keterbukaan yang berlaku bagi badan publik, dan isinya bukan hanya anggaran: di dalamnya ada jadwal sidang, statistik perkara, biaya yang boleh ditagih, prosedur pengaduan, sampai laporan tahunan kantor.
Tautan berkas aslinya di versi lama situs ini sudah mati, dan kami tidak menggantinya dengan dokumen yang tidak bisa kami periksa. Yang kami lakukan adalah menerangkan tiap butir dengan bahasa biasa dan menunjuk ke halaman penjelasan kami sendiri, lalu menyebut ke mana permintaan informasi resmi sebaiknya diajukan.
Hukum Indonesia saat ini hanya mengizinkan pernikahan ketika kedua pihak telah mencapai usia 19 tahun, dan setiap pengecualian terhadap aturan ini membutuhkan perintah pengadilan yang…
Itsbat nikah bukanlah upacara pernikahan. Ini adalah prosedur pengadilan yang mengubah pernikahan Islam yang sudah dilangsungkan menjadi status hukum yang dapat didaftarkan ketika tidak ada…
Dalam hukum keluarga Indonesia, seorang mempelai perempuan Muslim tidak bisa mendaftarkan pernikahannya jika wali nasab menolak memberikan persetujuan. Solusi hukumnya adalah mengajukan…
Hukum Indonesia memperlakukan monogami sebagai aturan dan poligami sebagai pengecualian yang diatur ketat. Seorang suami yang ingin menikah lagi harus memenuhi daftar tertutup alasan…