Hak Masyarakat

Hak Para Pencari Keadilan:

  1. Berhak memperoleh Bantuan Hukum;
  2. Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan;
  3. Berhak segera diadili oleh pengadilan;
  4. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan;
  5. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya;
  6. Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim;
  7. Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia;
  8. Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri;
  9. Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang;
  10. Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan;
  11. Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan;
  12. Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang;
  13. Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum;
  14. Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya;
  15. Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya;
  16. Berhak menghubungi/menerima kunjungan rohaniawan;
  17. Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya;
  18. Berhak segera menerima atau menolak putusan;
  19. Berhak minta banding atas putusan pengadilan dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat;
  20. Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang;
  21. Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang;
  22. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP

 

Hak Masyarakat :

Masyarakat berhak memperoleh informasi dari pengadilan, sebagaimana pasal 2 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang meliputi :

  1. Informasi tertentu mengenai perkara;
  2. Informasi tertentu mengenai kegiatan pengawasan internal terhadap hakim dan pegawai pengadilan;
  3. Informasi yang berkaitan dengan organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan pengadilan;
  4. Informasi mengenai jumlah serta tanda bukti pengeluaran atau penggunaan uang perkara bagi pihak-pihak yang berperkara;
  5. Informasi yang selama ini sudah diakses melalui publikasi pengadilan;
  6. Penjelasan mengenai kriteria informasi-informasi ini diatur secara rinci dalam Bab IV dari surat keputusan tersebut di atas;

 

Hak Pokok Persidangan :

  • Meminta bantuan ahli hukum untuk jadi kuasa hukum;
  • Suara, baik untuk menuntut atau untuk membela, bagi penggugat hak mengajukan gugat, replik, rereplik jika perlu dan bagi tergugat hak jawab, duplik dan reduplik jika perlu;
  • Mengajukan alat-alat bukti;
  • Mendengar pembacaan putusan atau melalui pemberitahuan;
  • Upaya hukum baik verzet, banding, kasasi maupun PK.

 

Hak Penaseha Hukum :

Perlawanan (Verzet)

  1. Pihak Tergugat atau Termohon dapat mengajukan perlawanan (verzet) di Meja I selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan Pemberitahuan Isi Putusan (PBT);
  2. Pelawan membayar tambahan Panjar Biaya Perkara yang telah ditaksir oleh Meja I melalui Kasir;
  3. Kasir menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan bukti pembayaran dan 1 (satu) eksemplar salinan perlawanan yang telah di stempel dan di beri Nomor Perkara

Banding

  1. Pihak Tergugat atau Termohon dapat mengajukan Banding di Meja I selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Putusan dibacakan oleh Hakim (bila sama-sama hadir), atau 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan Pemberitahuan Isi Putusan (PBT);
  2. Pembanding membayar Panjar Biaya Banding yang telah ditaksir oleh Meja I melalui Kasir;
  3. Kasir menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan bukti pembayaran dan 1 (satu) eksemplar Akta Permohonan Banding yang telah ditanda tangani Panitera kepada pihak Pembanding;
  4. Pihak Pembanding menyerahkan Memori Banding dan pihak Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding (kalau ada);
  5. Setelah Berkas Banding lengkap para pihak memeriksa berkas yang akan dikirim (inzage);
  6. Berkas Permohonan Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Permohonan Banding diajukan;
  7. Pembanding dan Terbanding menunggu menunggu Putusan dari Pengadilan Tinggi Agama dan Pemberitahuan Isi Putusan (PBT) nya.

Kasasi

  1. Pemohon Kasasi dapat mengajukan Permohonan Kasasi di Meja I selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan Pemberitahuan Isi Putusan (PBT) Banding;
  2. Pemohon Kasasi membayar Panjar Biaya Perkara yang telah ditaksir oleh Meja I melalui Kasir;
  3. Kasir menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan bukti pembayaran dan 1 (satu) eksemplar Akta Pemohonan Kasasi yang telah ditanda tangani oleh Panitera kepada pihak Pemohon Kasasi;
  4. Pemohon Kasasi menyerahkan Memori Kasasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi menyerahkan Kontra Memori Kasasi selambat-lambatnya14 (empat belas) hari sejak tanggal Pemberitahuan Memori Kasasi;
  5. Berkas Pemohon Kasasi dikirim ke Mahkamah Agung RI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Kontra Memori dari pihak Termohon Kasasi dan Jawaban Memori Kasasi;
  6. Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi menunggu Putusan dari Mahkamah Agung RI dan Pemberitahuan Isi putusan (PBT) nya.

Peninjauan Kembali

  1. Pemohon Peninjauan Kembali dapat mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali di Meja I selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari dengan menyebutkan sejelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan, sejak :
    • Diketahui adanya kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan setelah perkara diputus;
    • Ditemukan surat-surat bukti yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    • Sejak Putusan memperolah Kekuatan Hukum Tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak berperkara;
  2. Putusan yang terakhir dan bertentangan itu telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara;
  3. Termohon Peninjauan Kebali diberikan kesempatan untuk membuat jawaban atas Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Kasasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari. emohon Peninjauan Kembali membayar panjar biaya perkara yang telah ditaksir oleh Meja I melalui Kasir.
  4. Berkas Permohonan Peninjauan Kembali dikirim ke Mahkamah Agung RI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Kontra Memori dari pihak Termohon Peninjauan Kembali.
  5. Pemohon dan Termohon Peninjauan Kembali menunggu Putusan dari Mahkamah Agung RI dan Pemberitahuan Isi Putusan (PBT) nya.