Sejarah Pengadilan Agama Ende

KATA PENGANTAR

Manusia tidak pernah lepas dari sejarah. Manusia juga tidak pernah lepas dari ikatan  lingkungan kehidupannya. Ciri  eksistensi manusia yang tidak berubah adalah kapasitasnya untuk berubah dan berkembang. Itulah ciri ”historisitas” manusia, karena itu sejarah adalah sejarah tentang manusia; dan telaah sejarah adalah telaah manusia yang hidup dalam masyarakat “man in society” dengan segala kapasitasnya untuk berubah dan berkembang.

Menulis Sejarah Pengadilaan Agama Ende berarti menulis dinamika kelahiran sekaligus perubahan dan perkembangan pegawai dan kantor Pengadilan Agama Ende yang hidup di lingkungan badan peradilan  (court life) dengan segala aspek perubahan dan perkembangannya. Telaah tentang perubahan dan perkembangan Pengadilaan Agama Ende sesungguhnya dapat diperoleh melalui telaah historis Pengadilaan Agama Ende, baik melalui penuturan maupun data-data administrative. Melalui telaah historis Pengadilaan Agama Ende inilah kemudian dapat dipahami perubahan dan perkembangan dialektika aktivitas, pandangan masyarakat dan peristiwa – peristiwa sejarah yang membumbui segenap dinamika perkembangannya dari masa lampau hingga masa kini.

Uraian-uraian tentang kepelikan dan kesederhanaan yang mengitari awal pembentukan sekaligus gerak  awal kehidupan kesejarahan Pengadilaan Agama Ende bukanlah bermaksud untuk mengupas persoalan – persoalan rumit dari keseluruhan historiografi Pengadilaan Agama Ende, akan tetapi sekedar untuk menengok kembali tentang segi-segi yang berkaitan dengan perkembangan Pengadilaan Agama Ende, yang pernah menjadi wacana dan impian. Tujuan terpenting dari uraian singkat ini adalah lebih dimaksudkan untuk menarik pelajaran dari pengalaman sejarah Pengadilaan Agama Ende yang terjadi selama ini. Mudah-mudahan sejarah Pengadilaan Agama Ende ini ada manfaatnya.

Ende,    Februari 2016

Ketua,

TTD

Dra. HJ. HASNIA HD, MH

NIP. 19660921.199203.2.001

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

Sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau, maka peristiwa adalah proses sejarah yang dalam aktualitasnya disebut history as past actuality atau histoire-realité. Peristiwa itu tidak dapat berulang kembali namun dapat direkonstruksi menjadi sejarah dalam penuturan atau penulisan. Penuturan atau penulisan sejarah itu yang kemudian dikenal sejarah sebagai kisah. Sebagai kisah history as written  / histoire recité maka sejarah adalah rekonstruksi peristiwa berdasarkan fakta sejarah. Peristiwa sejarah dimaksud terutama peristiwa-peristiwa penting kehidupan manusia secara umum. Proses rekonstruksi sejarah tentu terkait dengan subyek yaitu “penulis sejarah” yang berfungsi melakukan kritik, seleksi dan interpretasi serta analisis tehadap sumber sejarah.

Dalam menganalisis suatu peristiwa, penulis sejarah tentu memiliki pemikiran dan pandangan, baik berlandaskan suatu teori ataupun tidak. Oleh karenanya, penulisan sejarah cenderung bersifat subyektif. Namun sifat subyektifitas itu harus menujukkan subyektif-rasional yakni ke-subyektif-an itu harus dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah. Berbarengan dengan fungsi umum sejarah sebagai sumber pengetahuan maka sejarah merupakan media untuk mengetahui masa lampau, yaitu mengetahui peristiwa-peristiwa penting dengan berbagai pemasalahannya.

Sebagai sebuah institusi, Pengadilan Agama Ende telah melalui proses panjang untuk berubah berdasarkan perubahan-perubahan payung hukum yang menaunginya. Akan tetapi proses panjang yang telah dilalui itu sering tidak terekam jejaknya oleh aparatur Pengadilan Agama Ende yang berpotensi mengurangi nilai historis atas dimensi kejuangan yang pernah dilalui Pengadilan Agama Ende sejak berdirinya sampai hari ini sehingga spirit agung institusi menjadi terkikis dan tergerus oleh rasa apatis terhadap segenap dinamika yang melatarinya, padahal sejarah adalah “pedoman untuk membangun masa depan”.

Dengan dasar itulah gagasan penyusunan sejarah Pengadilan Agama Ende harus direspon sebagai ikhtiar untuk memberikan artifisial sekaligus terms of refence baru atas dimensi kejuangan Pengadilan Agama Ende yang mungkin selama ini terabaikan.

 

BAB II

SEJARAH PENGADILAN AGAMA ENDE

 

Pengadilan Agama Ende telah ada sejak tahun 1964. Dasar Hukum terbentuknya Pengadilan Agama Ende beserta wewenangnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukkan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah diluar Jawa dan Madura dan Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang Pembentukkan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah di Sulawesi, Nusa Tenggara dan Irian Jaya.

Pada awalnya semua pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah yang berada di wilayah Nusa Tenggara di bawah wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah Provinsi Surabaya dengan wilayah hukum meliput Indonesia Timur. Kemudian dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syari’ah Provinsi Ujung Pandang yang membawahi seluruh Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah wilayah Indonesia Timur, maka sejak itu pula wilayah hukum pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah di Nusa Tenggara secara otomatis berada dalam wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syari’ah Provinsi Ujung Pandang. Bersamaan dengan itu terbentuk pula Mahkamah Syari’ah Nusa Tenggara yang salah satunya adalah Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah Ende dengan wilayah yurisdiksi sedaratan Flores dengan ketua pertama Habib Saleh bin Abu Bakar Al Habsyi yang berkedudukan di Ende.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 10 ayat (1) menyatakan : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta atas dasar Undang-undang tersebut maka Mahkamah Syari’ah / Mahkamah Syari’ah Provinsi dihilangkan, sehingga hanya memiliki nama Pengadilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama saja.

Sejak Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah Ende berada dalam wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Tinggii Agama / Mahkamah Syari’ah Provinsi Ujung Pandang, kesadaran berhukum masyarakat semakin meningkat sehingga peninggkatan itu berbanding lurus dengan  volume perkara dan pekerjaan pada Pengadilan Agama di wilayah Nusa Tenggara pada saat itu maka timbul gagasan untuk memekarkan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang. Gagasan pemekaran tersebut terealisir pada tanggal 28 Oktober 1982 dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 1982 yang menetapkan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang membawahi seluruh Pengadilan Agama Nusa Tenggara pada empat provinsi yaitu : Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor – Timur, maka mulai Tahun 1982 Pengadilan Agama se – Nusa Tenggara termasuk Pengadilan Agama Ende didalamnya secara yuridis di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Dan kondisi seperti ini berjalan kurang lebih tiga belas tahun. Dalam rangka efektifitas, efisiensi dan tertib administrasi serta hal-hal lainnya maka dipandang perlu penggagasan untuk pemekaran wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

Dan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 beserta penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592 yang disahkan oleh presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 April 1995 dimana dalam Undang-undang tersebut terdapat empat Pengadilan Tinggi Agama dibentuk secara bersamaan yakni masing-masing : 1. Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, 2. Pengadilan Tinggi Agama Palu, 3. Pengadilan Tinggi Agama Kendari, dan 4. Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Pada tanggal 24 Nopember 1995 diresmikan berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan membawahi semua pengadilan Agama secara yuridis meliputi wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor – Timur maka sejak saat itu secara otomatis wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ende berada langsung dibawah wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Kupang.

Sejak ditetapkanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka pembinaan administrasi dan financial Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Ende yang semula berada di bawah Departemen Agama dialihkan ke Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan lainnya. Dan berdasarkan Kepres Nomor 21 Tahun 2004 bagi peradilan agama, peralihan tersebut efektif mulai tahun 2004.

  1. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA ENDE.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi Dasar Hukum Terbentuknya Pengadilan Agama Ende beserta wewenangnya adalah :

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukkan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah diluar Jawa dan Madura.
  2. Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang Pembentukkan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah di Sulawesi, Nusa Tenggara dan Irian Jaya.

  1. WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA ENDE

Pengadilan Agama Ende adalah pengadilan agama tingkat pertama berkedudukan di kabupaten Ende dalam wilayah propinsi Nusa Tenggara Timur dengan wilayahh yurisdiksi meliputi seluruh wilayah administratif kabupaten Ende yang terdiri dari 21 kecamatan  yakni :

  1. Nangapanda
  2. Ende
  1. Ende Selatan
  2. Ende Utara
  3. Ende Tengah
  4. Ende Timur
  5. Ndona
  6. Wolowaru
  7. Magekoba/Maurole
  8. Detusoko
  9. Pulau Ende
  10. Maukaro
  11. Wewaria
  12. Wolojita
  13. Kelimutu
  14. Detukeli
  15. Kota Baru
  16. Lio Timur
  17. Ndori
  18. Ndona Timur
  1. Lepembusu Kelisoke

 

  1. PERKEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Saat pertama terbentuknya, Pengadilan Agama Ende  hanya memiliki Ketua dan 4 orang tenaga administrasi. Seiring perubahan—perubahan aturan dan kebijakan pemerintah maka Pengadilan Agama Endepun terus mengalami perubahan dan pembenahan. Hingga tahun 2012 Pengadilan Agama Ende terus mengalami perkembangan sumber daya manusia baik dari jumlah maupun kualifikasi pendidikan aparat-aparatnya.

Keadaan kepegawaian Pengadilan Agama Ende yang aktif pada posisi bulan Desember  tahun 2012  berjumlah 19 Pegawai dengan rincian sebagai berikut :

DATA JUMLAH PEGAWAI DAN HONORER

NO URAIAN JUMLAH KETERANGAN
1 2 3 4
1 Ketua 1
2 Wakil Ketua 1
3 Hakim 4
4 Pansek 1
5 Kepaniteraan 1
6 Kesekretariatan 5
7 Honorer 6
Total 19

 

DATA JABATAN YANG TERISI DAN JABATAN YANG KOSONG

NO URAIAN KETERANGAN
1 Ketua Ada
2 Wakil Ketua Ada
4 Panitera / Sekretaris Ada
5 Wakil Panitera Ada
6 Wakil Sekretaris Ada
7 Panmud Hukum Belum Ada
8 Panmud Permohonan Belum Ada
9 Panmud Gugatan Belum Ada
10 Panitera Pengganti Belum Ada
11 Jurusita Belum Ada
12 Kaur Umum Ada
13 Kaur Keuangan Ada
14 Kaur Kepegawaian Ada

 

DATA PEGAWAI BERDASARKAN KEPANGKATAN

NO URAIAN JUMLAH KETERANGAN
1 2 3 4
1 Golongan IV 2
2 Golongan III 9
3 Golongan II 2
TOTAL 13

 

DATA PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO JENIS PENDIDIKAN JUMLAH KETERANGAN
1 Pascasarjana 2
2 Strata 1 10
3 Diploma
4 SMU / SMK / MA 1
TOTAL 13

 

  1. PERKEMBANGAN WILAYAH DAN PENDUDUK MUSLIM / NON MUSLIM

Perkembangan Kabupaten Ende bermula sejak adanya sejarah tentang Kota Ende, Dr. G. P. Rouffare menuturkan “sumber Eropah terbaik untuk mengenal pulau-pulau dikawasan Timur Nusantara ialah Kisah Pelajaran Pigafeta”. Ia turut pelayaran mengelilingi dunia 1519 / 1522, dikepalai oleh Fernao de Magalhaes. Setelah gugur 27 April 1521 di Matan dekat Zebu-Filipina, Yuan Sebastian de Elcano mengambil alih pimpinan. Dari lima kapal yang turut hanya satu kapal yang selamat yaitu kapal Victoria. Pencatat peristiwa harian yang tertib dalam pelayaran ialah Pigafeta. Dalam mengusut unsur historis maka buku sejarah yang perlu dibaca adalah karangan C. C. E. M. Lerouc, berjudul  De Elcanos tocht door den Timor – archipel met Magalhael ship Victoria. Buku ini diterbitkan di Weltevreden 1928. beberapa fakta yang berhubungan dengan Ende akan digencet dengan teliti. Kutipan halaman 46 dan seterusnya, judul dari sub bab  “pemberitaan Pigafeta mengenai deretan pulau antara Timor dan Jawa”. Teks asli berbahasa Spanyol, teks Belanda diterjemahkan Leroux, teks Indonesia oleh Pater Piet Petu. “ dikatakan kepada kami (demikian Pigafeta) bahwa satu hari pelayaran dari sini (Timor) dengan mengambil arah barat laut, akan kami temukan satu pulau dimana terhadap kayu manis (canella), dan pulau itu disebut Ende. Penduduknya kafir dan belum mempunyai raja. Disebutkan juga pulau-pulau yang terletak diantara Timor dan Jawa sampai Malaka : Ende, Tana Butun, Creueo, Chile, Bimakore, Aranaran, Mani, Sumbawa, Lomboch, Chorum, Java Major.” Catatan dibuat ketika kapal Victoria berada di Atapupu (Atafufuz), antara Maubara dan Batu Gade 25 / 26 Januari 1522. Jadi mereka ada dalam pelayaran dari Timor menuju Jawa mengarungi laut Chidul.

Seiring perubahan – perubahan yang terjadi maka Ende kemudian berkembang menjadi daerah tujuan perdagangan dunia. Perkembangan-perkembangan ini berjalan hingga Ende merdeka bersama kemerdekaan Republik Indonesia dan kemudian di bentuk menjadi sebuah daerah otonom berbentuk Daerah Tingkat II Kabupaten Ende.

Kabupaten Ende dibentuk pada tanggal 14 Desember 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No.115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649).

Penduduk Kabupaten Ende berdasarkan data Badan Pusat Statistiks Nusa Tenggara Timur tahun 1980, 1990, 2000, 2008, 2009, 2010 dan 2011 :

Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk
1980*) 1990*) 2000*) 2008 2009 2010 2011
Ende 201 609 218 841 230 150 238 127 238 195 260 605 265 761

 

Berdasarkan pemeluk agama, persentase pemeluk masing – masing agama Kabupaten Ende menurut data Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur tahun 2011 sebagai berikut :

 

Kabupaten/Kota Islam Kristen Protestan Kristen Katholik Hindu Budha Lainnya Jumlah
Ende 27,33 2,53 70,02 0,12 100,00

 

 

BAB III

FOTO-FOTO DAN GAMBAR

 

  1. FOTO KETUA, WAKIL KETUA DAN PANITERA / SEKRETARIS
  2. FOTO KETUA-KETUA PENGADILAN AGAMA ENDE

 

NO NAMA FOTO PERIODE
1    HABIB SALEH BIN ABUBAKAR AL-HABSYI  

 

 

 

 

   1964-1982
2 Drs. H. MURI, SH., MM    

 

 1982-1996

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

Drs. H. A. IMRON AR, SH

   

 

 

 

 

 

1996-2001

4 H. ANANG SETIO BUDI, SH., MH   2002-2007
5 DR. AHMAD MUJAHIDIN, MH 2007-2008
6 Drs. H. SYAIFUL HEJA, MH 2008-2010
7  

 

 

 

 

 

Drs. H. RAMLY KAMIL, MH

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 – 2014

 

 

 

8  

 

 

Dra. HJ. HASNIA HD, MH

 

 

 

2014  s/d Sekarang

 

 

 

  1. FOTO WAKIL KETUA-WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA ENDE
NO NAMA FOTO PERIODE
1 Drs. ABDURAHMAN, SH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001-2002
2 Drs. LAZUARMAN,  M.Ag 2010-2011
3

 

 

 

 

 

 

Drs. MUH. MUKRIM

 

 

 

 

 

 

 

2012 – 2014

4  

 

 

 

 

Drs. EDI SUWARSONO, MH

 

 

 

 

 

   

 

 

 

2014 s/d Sekarang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. FOTO PANITERA / SEKRETARIS
NO NAMA FOTO PERIODE
1 YAHYA YULA, BA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1982-2001
2 ABD. RAJAB 2001- 2006
3 AHMAD MUJTABA, SH  

 

 

 

 

 

2007 – 2013

 

 

 

 

 

 

4 SAMSUDIN, S.Ag  

 

 

2013 – 2015

 

 

 

 

 

 

 

  1. FOTO PANITERA
NO NAMA FOTO PERIODE
 

 

 

1.

 

 

 

Drs. H. LASEMAN, MH

 

 

2015 s/d Sekarang

 

 

 

 

  1. FOTO SEKRETARIS
NO NAMA FOTO PERIODE
 

 

 

1.

 

 

 

Ali Lingge, S.Ag

 

 

 

2015 s/d Sekarang

 

 

 

 

 

 

 

  1. FOTO GEDUNG / KANTOR
  2. FOTO GEDUNG / KANTOR PENGADILAN AGAMA ENDE YANG LAMA

 

 

  1. GEDUNG / KANTOR PENGADILAN AGAMA ENDE YANG BARU

 

 

  1. PETA WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA ENDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

PENUTUP

 

Demikianlah sejarah Pengadilan Agama Ende yang dapat kami tulis, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan sejarah ini kerena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan serta referensi yang ada hubungannya dengan sejarah Pengadilan Agama Ende.

Kami sungguh berharap kepada para pembaca untuk memberikan kritik dan saran kepada penulisan sejarah Pengadilan Agama Ende ini. Semoga penulisan sejarah ini berguna bagi para aparat Pengadilan Agama Ende pada khususnya juga para pembaca yang pada umumnya.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *